Cara Ikut Program Tax Amnesty

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan siap mengawal implementasi program amnesti pajak, setelah adanya penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.03/2016 sebagai turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Direktur Penyuluhan, Service serta Hubungan Orang-orang DJP Hestu Yoga Saksama, meyakinkan berbarengan dengan penerbitan PMK itu, jadi DJP juga meluncurkan aplikasi service amnesti pajak serta nomor hotline amnesti pajak 1500745.

Yoga menerangkan alur proses amnesti pajak di kantor lokasi serta service pajak, yakni harus pajak datang ke helpdesk amnesti pajak untuk memperoleh info mengenai prasyarat, kelengkapan serta langkah pengisian Surat Pernyataan Harta (SPH). Lalu, harus pajak mengkalkulasi dengan benar serta melunasi uang tebusan di bank persepsi memakai e-billing dan isi serta mempersiapkan kelengkapan SPH, sebelumnya di sampaikan ke kantor service pajak tempat harus pajak tercatat.

Kemudian, Menteri Keuangan menerbitkan surat info amnesti pajak, serta harus pajak dapat buka rekening spesial pada bank persepsi yang ditunjuk jadi gateway, untuk mengalihkan dana hasil repatriasi dari luar negeri. Spesial bank persepsi yang ada diluar lokasi Indonesia, mesti selekasnya mengubahkan dana ke lokasi Indonesia paling lambat pada hari kerja selanjutnya. Semua bank persepsi mempunyai keharusan untuk mengemukakan laporan pada DJP atas pembukaan rekening spesial serta pengalihan dana oleh harus pajak.

Untuk menanggung kerahasiaan data pemohon amnesti pajak, DJP memakai aplikasi yang dengan spesial didesain memberi anonimitas pada beberapa pemohon, serta jati diri harus pajak dipertunjukkan berbentuk barcode spesial yg tidak bisa dikilas balik. Disamping itu, prinsip PMK Nomor 118/PMK. 03/2016 yaitu mengatur beberapa hal yang belum juga terdaftar dalam UU Pengampunan Pajak yakni dokumen yang dibutuhkan, jati diri harus pajak dan tempat harus pajak untuk mengemukakan surat pernyataan proses amnesti pajak.

Pemerintah juga memastikan tempat penerimaan surat pernyataan diluar negeri yakni di KJRI Hong Kong, KBRI Singapura serta KBRI London untuk mendukung kelancaran UU Pengampunan Pajak. Beberapa harus pajak yang mempunyai Special Purpose Vehicle (SPV) mesti mengungkap kepemilikan harta bersama utang yang terkait dengan segera dengan harta yang disebut dalam daftar perincian harta serta utang.

Tunggakan pajak yang perlu dilunasi sebelumnya penyampaian surat pernyataan mencakup pokok pajak serta cost penagihan pajak. Dalam soal tunggakan pajak dibayar beberapa, penghitungan pokok pajak yang perlu dilunasi, dikerjakan dengan seimbang pada pokok pajak dengan sangsi administrasi. Untuk harta yang direpatriasi serta diinvestasikan, beberapa harus pajak mesti mengemukakan laporan dengan berkala sepanjang enam bulan sekali sepanjang tiga th. dengan ketetapan tgl 20 Januari untuk periode laporan investasi Juli hingga Desember serta tgl 20 Juli untuk periode laporan investasi Januari hingga Juni.

PMK tertanggal 15 Juli 2016 itu menyebutkan jika laporan tidak di sampaikan sesuai sama ketetapan, jadi DJP juga akan menerbitkan surat peringatan. Pada harus pajak yg tidak penuhi keharusan repatriasi, investasi ataupun pelaporan, jadi uang tebusan juga akan jadi credit pajak serta sarana amnesti pajak tetaplah berlaku.

Harta yang belum juga atau kurang disibak dalam surat pernyataan serta masa datang diketemukan oleh DJP, jadi harta itu jadi pendapatan waktu diketemukan data hingga dapat ditagih dengan SKPKB dengan tarif UU Pajak Pendapatan (PPh) dan dipakai sangsi 200 %. Beberapa harus pajak yg tidak ikuti program amnesti pajak hingga periode selesai pada 31 Maret 2017, jadi nanti dapat terserang kontrol, memperoleh bukti permulaan atau penyidikan pada masalah pajak. sumber: http://www.siamplop.net/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *